3 Fakta Keluhan Pengusaha Mal Selama PPKM Darurat, Tak Ada Profit tapi Tetap Bayar Pajak

JAKARTA– Bila pemerintah betul merealisasikan perpanjangan PPKM Darurat maka dipastikan akan membuat banyak sektor usaha yang gulung tikar. Tapi yang pasti pelaku usaha pusat perbelanjaan alias mal akan kena hantaman keras.

Begini fakta-fakta yang dikumpulkan Okezone tentang dampak PPKM Darurat yang diperpanjang, Minggu (18/7/2021):

1. Hantaman Keras Bagi Pelaku Usaha Mal

Kebijakan PPKM Darurat yang diperpanjang menekan pengusaha karena semakin tidak ada profit dan tidak ada omzet. Tapi biaya operasional terus berjalan, gaji karyawan harus dibayar, para pedagang pun juga harus membayar sewa tempat.

Baca Juga: Dagang Hanya Sampai Jam 1 Siang saat PPKM, Pedagang: Tidak Ada yang Beli

“Di mal itu banyak beragam pedagang. Dan mal sudah tutup hampir dua minggu. Jadi kalau PPKM Darurat ini diperpanjang lagi, pengusaha tidak ada profit, tidak ada omzet. Para pedagang juga harus membayar sewa tempat. Bisa dibayangkan bagaimana mereka mengatur cash flownya,” ungkap Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang.

Selain itu, jika PPKM Darurat benar diperpanjang, maka ada tiga kemungkinan yang terjadi. Pertama, kemungkinan akan ada pengusaha yang mampu bertahan dengan cash flow seadanya. Artinya, ada komunikasi antara pihak pengusaha dengan para pekerjanya, dengan menurunkan gaji pegawai.

Kedua, adanya kemungkinan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). “Kemudian yang ketiga, lebih ekstremnya lagi para pengusaha akan menutup usahanya,” tambahnya.

2. Ancaman PHK Karyawan di Mal

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja memproyeksi dampak PPKM Darurat ke pelaku usaha pusat belanja. Dia mengaku bila dampaknya akan sangat memberatkan.

Baca Juga: Menko Luhut Umumkan Perpanjangan PPKM Darurat Sore Ini

“Jika ternyata PPKM Darurat diperpanjang sampai dengan 6 minggu maka tentunya akan sangat memberatkan. Bukan hanya Pusat Perbelanjaan saja tapi juga seluruh dunia usaha,” ujar Alphonsus.

Dia mengkhawatirkan akan terjadi banyak Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) dan juga diperkirakan akan ada penyewa yang menutup usahanya.

Setidaknya jumlah karyawan Pusat Perbelanjaan di seluruh Indonesia sekitar 280.000 orang. Angka ini belum termasuk karyawan penyewa / tenant. “Potensi yang dirumahkan atau terkena PHK sekitar 30%,” katanya.