4 Fakta Sekolah Ikutan Dipajaki, dari PAUD, SD, Perguruan Tinggi hingga Bimbel

JAKARTA – Pemerintah berencana mengutip tarif Pajak Pertambahan Kadar (PPN) untuk sembako & sekolah. Hal ini tercantum dalam Revisi Undang-Undang Cetakan 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Aturan Perpajakan (KUP).

Berikut fakta-fakta sekolah tepat pajak yang dirangkum Okezone di Jakarta.

Baca Juga: Ketika Sri Mulyani Dilema, Beli Mobil Dapat Insentif tapi Sembako Kena Pajak

satu. Rencana Pemungutan PPN Tertuang dalam Pasal 4A

Rencana pengumpulan PPN dalam jasa pelajaran tertuang dalam Pasal 4A. Pasal tersebut menghapus uluran tangan pendidikan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. Secara demikian, sekolah akan dipakai pajak.

“Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Bahan dan Jasa dan Retribusi Penjualan atas Barang Kaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Kepingan Negara Republik Indonesia Bagian 6573), sebagai berikut hendak dihapus, ” tulis kaidah, di Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Mengaji Juga: Ekonom: Jasa Pelajaran Harusnya Disubsidi, Bukan Dipajaki

2. Sebelumnya Mengakar dalam 11 Kelompok Kebaikan yang Bebas PPN

Saat tersebut terdapat 11 kelompok jasa yang masih bebas PPN, salah satunya yakni bantuan pendidikan. Adapun jasa pendidikan yang bebas PPN semacam PAUD, SD – SMA, perguruan tinggi; dan pelajaran luar sekolah.

“Jenis jasa yang tak dikenai Pajak Pertambahan Kadar yakni jasa tertentu & kelompok jasa sebagai berikut (jasa pendidikan) dihapus, ” tulis draft RUU KUP dikutip, Kamis (10/6/2021).