DKI Pangkas Pajak PBB 20% had Kendaraan 50%, Cek Syaratnya

DKI Pangkas Pajak PBB 20% had Kendaraan 50%, Cek Syaratnya

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur Cetakan 115 Tahun 2020 tentang Mas Keringanan Pokok Retribusi dan Penghapusan Hukuman Administrasi Tahun Pajak 2020. Kecendekiaan itu dikeluarkan demi mencegah meluasnya kebangkrutan dunia usaha saat kritis akibat pandemi Covid-19.

“Dengan telah terbitnya kebijakan relaksasi pajak daerah ini diharapkan mampu membantu para pelaku usaha, mencegah pemutusan hubungan kerja dan penutupan usaha, serta mempertahankan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat, ” tulis rilis dari Pusat Data serta Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta yang dikutip Okezone , Minggu (20/12/2020).

Baca Juga:   Saran Bank Dunia agar Ekonomi RI Cepat Pulih, Perbesar Pajak Crazy Rich

Rencananya kebijakan keringanan ini bakal dievaluasi di akhir tahun tersebut apakah akan dilanjutkan atau tidak dengan memperhatikan kondisi resesi ekonomi negara Indonesia.

Negeri Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kedepannya sedang merumuskan bentuk insentif yang tepat bagi para Wajib Retribusi yang selama ini telah setia dan taat dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya.

Mengaji Juga:   Jurus Baru Sri Mulyani Kumpulkan Pajak di Nusantara

Berikut rincian kebijakan relaksasi pajak daerah dengan diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak dan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun Pajak 2020:

1. Pemberian Kemudahan Pokok Pajak diberikan untuk:

a. Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dengan ketentuan:

kepala Diberikan keringanan sebesar 20% sejak pokok pajak

berantakan Tidak memiliki tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya

– Kudu mendaftarkan identitas objek pajaknya ke dalam sistem SPPT PBB-P2 elektronik (e-SPPT) di laman https://pajakonline.jakarta.go.id/esppt

b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan ketentuan:

– Diberikan keringanan sebesar 50% dari pokok pajak untuk instrumen bermotor umum yang digunakan buat angkutan orang

porakporanda Tidak memiliki tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya