Ekonomi Indonesia Banyak di 'Obok-Obok'

Ekonomi Indonesia Banyak di ‘Obok-Obok’

JAKARTA – Ekonom Senior Indef Faisal Basri menilai pemerintah seharusnya mengatur wabah Covid-19 yang menjadi pokok permasalahan. Bukan membentuk dewan moneter.

Pasalnya, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat menggodok revisi Undang-undang (UU) Bank Indonesia (BI) menilai tidak benar. Dalam revisi UU yang diinisiasi parlemen tersebut akan terdapat kacau tangan pemerintah dalam kebijakan moneter.

Baca Juga:   Anggaran PEN Masih Seret, Pengusaha: Ekonomi Sulit Tumbuh Positif 

“Jadi ini nestapanya, makanya please masalahnya di fiskal & kementerian teknis, tapi ini moneter diobok-obok jadi solusinya. Caranya DPR sedang menggodok UU yang mengganti UU tentang BI. Akan diciptakan Dewan Moneter yang diketuai sebab Menteri Keuangan, sehingga BI menjelma subordinasi dari pemerintah, ” perkataan Faisal dalam diskusi online, Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Tempat pun heran, langkah pemerintah dalam upaya penyelamatan ekonomi justru dikerjakan dengan membongkar sisi moneternya.

 

“UU-nya adalah nomor 23 tahun 99 pasal 4 ayat 2, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen luput dari campur tangan pemerintah dan atau pihak pihak lainnya melainkan hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang, ” katanya.

Dia menambahkan pembentukan mahkamah moneter tidak ada kaitannya dengan penyelamatan ekonomi.

“Jadi ini semua diselesaikan dengan moneter. Gatal tangan kita, kaki dengan diamputasi kira-kira begitu. Apa salahnya moneter ini? Semua kita menentang tadi kan enggak ada lengah moneter kan, ” tandasnya.

(kmj)