Penerima Sumbangan dan Hibah Dibebaskan sebab Pajak, Begini Aturannya

Penerima Sumbangan dan Hibah Dibebaskan sebab Pajak, Begini Aturannya

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan kembali memberikan kebebasan pajak. Adapun penghentian pajak penghasilan (Pph) dari sandaran, sumbangan, atau harta hibahan (bagi wajib pajak penerima) maupun keuntungan akibat pengalihan harta melalui bantuan, sumbangan, atau hibah (bagi wajib pajak pemberi) dikecualikan sebagai bahan pajak penghasilan.

Hal ini dilakukan sepanjang antara pihak-pihak yang tidak memiliki ikatan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pendudukan.

  Baca juga: Netflix dan Google Cs Setoran Retribusi Pertama Kalinya dalam Sejarah, DJP Kasih Deadline

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Ikatan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan pengaturan aspek fiskal bantuan, sumbangan, serta harta hibahan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK. 03/2020 yang mulai berlaku pada 21 Juli 2020.

“Menteri Keuangan juga telah menetapkan PMK Nomor 92/PMK. 03/2020 yang menyusun mengenai rincian jasa keagamaan dengan tidak dikenai pajak pertambahan ukuran, ” kata Yoga dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, (2/8/2020).

  Baca juga: Gajian Full Selamat Pajak Ternyata Belum Bisa Dirasakan, Gimana Nih?

Dia merinci terdapat syarat agar penghasilan dalam bentuk hibah beserta pemberian dalam bentuk bantuan, infak, dan hibah dapat dikecualikan jadi objek pajak penghasilan adalah pihak penerima harus merupakan orang gelap kandung atau anak kandung. Lalu, badan keagamaan, badan pendidikan, pranata sosial termasuk yayasan koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan cara mikro dan kecil.

Loading…