Tanda Operasional Mal Dibatasi, Ini dengan Diminta Luhut

Tanda Operasional Mal Dibatasi, Ini dengan Diminta Luhut

JAKARTA – Menko Marves sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut B Pandjaitan menodong Gubernur DKI Jakarta membatasi jam operasional pusat perbelanjaan.

Kebijakan tersebut diiringi secara meminta keringanan rental dan service charge kepada para tenant (penyewa) melalui Gubernur DKI Jakarta. Kemudahan biaya sewa diminta supaya tak membebani penyewa tempat usaha mal.

“Skema keringanan penyewaan dan service charge (biaya layanan) agar disetujui bersama antar pusat perbelanjaan dan tenant. Contoh di antaranya prorate, bagi hasil, atau skema lainnya, ” ujar Menko Luhut, di dalam keterangannya, Selasa (15/12/2020).

Selain di Provinsi DKI Jakarta, Menko Luhut juga menyampaikan arahan untuk Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Arahan tersebut, antara lain optimalisasi pemanfaatan isolasi terpusat, memperkuat proses yustisi untuk memastikan pelaksanaan isolasi terpusat dan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker serta menjaga jarak).

“Pemerintah daerah saya mengambil juga mengetatkan pembatasan sosial bersandarkan konteks urban dan suburban atau rural, ” kata Menko Luhut.

Baca Selengkapnya: Mal Wajib Tutup Jam 19. 00, Pengelola Diminta Sumbang Keringanan Biaya Sewa Tenant

(rzy)